Ngapeh Hambat Pemkab Kukar Perkuat Komitmen ASN BerAKHLAK dan Efisiensi Anggaran

Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) semakin serius dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efisien dan berintegritas. Melalui Ngapeh Hambat Pemkab Kukar, Bupati Kukar Edi Damansyah bersama Wakil Bupati Rendi Solihin dan Sekda Sunggono memimpin rapat koordinasi yang melibatkan para kepala OPD dan camat se-Kukar pada Senin (17/2/2025) di Ruang Serbaguna Bappeda Kukar.

Dalam pertemuan ini, Bupati Edi menegaskan bahwa konsep ASN BerAKHLAK harus diterapkan secara nyata dalam budaya kerja di lingkungan Pemkab Kukar. Ia tidak hanya berbicara tentang komitmen di atas kertas, tetapi juga menuntut tindakan nyata dari seluruh jajarannya. Untuk memperkuat implementasi ini, pemerintah menggandeng konsultan yang ditunjuk oleh BKPSDM guna memberikan pendampingan dalam penerapan nilai-nilai ASN BerAKHLAK.

Selain itu, Pemkab Kukar telah menjalankan berbagai program untuk mendukung penerapan nilai tersebut. Salah satunya adalah Gerakan Etam Mengaji (GEMA) Kukar, yang kini diterapkan di seluruh OPD. Bupati Edi juga menegaskan bahwa diskusi dan forum lanjutan akan terus dilakukan untuk memastikan konsep ini benar-benar dijalankan dengan baik. Ia meminta Sekda dan para asisten untuk aktif mengawasi serta mengawal kebijakan ini agar tidak hanya menjadi sekadar persyaratan administratif, tetapi juga terwujud dalam keseharian para ASN.

Di sisi lain, agenda Ngapeh Hambat Pemkab Kukar juga membahas efisiensi anggaran sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan keuangan daerah. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengharuskan pemerintah daerah melakukan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, Bupati Edi memastikan bahwa proses efisiensi ini berjalan dengan baik tanpa menghambat pelaksanaan program yang telah dirancang dalam APBD 2025.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa kemungkinan perubahan regulasi tetap ada, tergantung pada revisi peraturan yang berlaku. Namun, Pemkab Kukar akan terus berkomunikasi dengan DPRD agar proses ini tetap berjalan lancar dan tidak menimbulkan hambatan teknis di lapangan. Ia pun optimis bahwa kebijakan efisiensi ini dapat diterapkan tanpa mengganggu program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kukar.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sukoco, turut memaparkan berbagai langkah efisiensi yang telah dilakukan. Sebagai bentuk keseriusan dalam menjalankan kebijakan ini, bupati, wakil bupati, sekda, serta seluruh kepala OPD dan camat menandatangani komitmen bersama. Dengan demikian, mereka menegaskan bahwa Ngapeh Hambat Pemkab Kukar bukan hanya sekadar diskusi, tetapi juga aksi nyata untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan bertanggung jawab.