Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, memberikan teguran keras kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim. Ia menekankan agar pejabat tidak bepergian ke luar negeri tanpa alasan mendesak serta dilarang memamerkan kemewahan di media sosial.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dalam instruksinya, Mendagri meminta pejabat negara menjaga etika, menghindari flexing, serta menunda perjalanan ke luar negeri hingga waktu yang belum ditentukan.
Larangan Perjalanan ke Luar Negeri ASN Kaltim
Seno Aji menegaskan, perjalanan dinas ke luar negeri hanya bisa dilakukan jika memiliki urgensi penting.
“Untuk sementara memang tidak ada perjalanan ke luar negeri. Nanti keputusan Mendagri yang menentukan kapan diizinkan kembali. Itu pun harus jelas urgensinya,” ujar Seno Aji di Samarinda, Rabu (3/9/2025).
Meski demikian, perjalanan pribadi seperti ibadah umrah atau kegiatan keagamaan masih dimungkinkan. Namun tetap harus melalui mekanisme perizinan khusus. Jika dinilai tidak mendesak, izin kemungkinan tidak diberikan.
Menurut Seno, pejabat daerah sebaiknya lebih fokus pada penyelesaian persoalan masyarakat dibanding bepergian ke luar negeri. Ia menegaskan jabatan publik adalah amanah yang harus digunakan untuk melayani rakyat.
Larangan Flexing dan Pamer Kekayaan
Selain soal perjalanan, Seno juga mengingatkan pejabat agar tidak memamerkan kemewahan di media sosial.
“Imbauan Mendagri ini penting agar pejabat tidak melukai perasaan publik dengan memamerkan sesuatu. Apalagi kalau saya sendiri tidak pernah flexing, karena memang tidak punya apa-apa,” ucapnya.
Seno menilai aturan tersebut relevan untuk menjaga empati pemimpin terhadap masyarakat, terutama di tengah kesenjangan sosial.
Pesan dari Prabowo Subianto
Sebagai kader Partai Gerindra, Seno Aji menegaskan dirinya berpegang teguh pada arahan Ketua Umum sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto.
Menurutnya, pejabat daerah wajib dekat dengan rakyat dan memahami persoalan mereka.
“Sebagai pejabat daerah yang mendapatkan amanah dari masyarakat, kita harus kembali fokus pada persoalan kemasyarakatan. Jangan sampai malah sibuk pamer-pamer di media sosial,” tegas Seno.
