Tenggarong – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kukar Menggugat menggelar aksi di Halaman Kantor Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Kamis (14/8/2025). Mereka memprotes dugaan pemangkasan Beasiswa Kukar Idaman dari Rp 5 juta menjadi Rp 1,6 juta per penerima.
Perwakilan aliansi, Zulkarnain, menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap masyarakat. Menurutnya, mahasiswa diberi harapan untuk berkuliah dengan bantuan penuh dari pemerintah, namun kenyataannya dana yang diterima jauh di bawah kebutuhan.
“Sekarang tidak ada kampus yang UKT-nya di bawah Rp 2 juta. Kalau beasiswa cuma Rp 1,6 juta, jelas tidak cukup. Banyak mahasiswa yang hanya mengandalkan Beasiswa Idaman terancam batal kuliah,” tegasnya.
Massa aksi memberikan tenggat waktu satu minggu kepada pemerintah daerah untuk memenuhi nominal beasiswa Rp 5 juta per penerima. Jika tuntutan tak dipenuhi, mereka mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Kami akan kembali ke Pemkab, karena kebijakan ini berasal dari bawahannya Pemkab, yakni Bagian Kesra,” ujarnya.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin menemui langsung masa aksi dan menegaskan dihadapan mahasiswa bahwa tidak ada pemotongan beasiswa. Anggaran tahun 2025 untuk program Kukar Idaman disebut tetap sama seperti tahun sebelumnya. Namun, jumlah penerima melonjak hingga 4.500 orang, terbanyak sepanjang program ini berjalan, sehingga dana yang ada tidak bisa dibayarkan sekaligus.
“Anggaran murni 2025 sekitar Rp 8 miliar. Kalau semua penerima dibayar penuh Rp 5 juta, kita butuh tambahan sekitar Rp 12,5 miliar. Jadi kami putuskan dibayar dua tahap,” jelas Rendi.
Skema pencairan yang disiapkan pemerintah adalah tahap pertama sebesar Rp 1,6 juta dari anggaran murni, sedangkan sisanya Rp 3,4 juta akan dicairkan pada tahap kedua setelah Perubahan APBD disahkan, yakni pada akhir Agustus atau awal September 2025.
“Nilainya tetap Rp 5 juta per penerima, hanya pencairannya diatur ulang,” tegasnya.
Rendi mengakui adanya kekeliruan dalam pembukaan pendaftaran secara masif sehingga kuota penerima melebihi kemampuan anggaran awal. Ia berjanji perbaikan sistem akan dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa sejumlah program pendidikan, termasuk wacana seragam gratis untuk siswa SD dan SMP, belum dapat dilaksanakan penuh pada 2025. Alasannya, Pemkab Kukar masih menggunakan RPJMD lama.
“RPJMD baru periode 2026–2030 ditargetkan rampung akhir 2025. Itulah yang akan menjadi dasar pelaksanaan janji kampanye mulai 2026, termasuk pendidikan gratis dan berkualitas,” kata Rendi.
Baca Juga:
- Nilai Beasiswa Kukar Idaman Tahap 1 Tahun 2025 Turun, Mahasiswa Sampaikan Kekecewaan
- Pelajar dan Mahasiswa Muara Badak Soroti Ketimpangan Pendidikan di Hari Pendidikan Nasional 2025
