Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengupayakan efektivitas perencanaan pembangunan daerah melalui Pra Forum Perangkat Daerah. Forum ini menjadi wadah koordinasi untuk menyelaraskan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan dengan kebijakan pembangunan daerah.
Kegiatan yang digelar pada Selasa (25/2/25) secara virtual ini diikuti oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, bersama jajaran Asisten Setdakab Kukar, Kepala Perangkat Daerah, serta Camat dan Lurah/Kepala Desa. Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa forum ini berperan penting dalam memastikan pembangunan yang terencana dengan baik dan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Pra Forum Perangkat Daerah menjadi langkah strategis dalam menajamkan perencanaan pembangunan agar lebih selaras dengan aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah,” ujar Sunggono.
Dalam forum ini, fokus utama yang dibahas adalah penguatan peran kecamatan sebagai ujung tombak perencanaan wilayah. Camat diharapkan mampu mengoordinasikan dan mengawal setiap usulan yang telah disampaikan dalam Musrenbang desa maupun kecamatan. Selain itu, forum ini juga menjadi kesempatan untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan berbasis data yang akurat dan relevan dengan kebutuhan daerah.
Pemkab Kukar juga menekankan pentingnya integrasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Sinergi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas alokasi anggaran serta memperkuat koordinasi dalam penyusunan program pembangunan. Dengan begitu, setiap kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat.
Di sisi lain, Kepala Perangkat Daerah diminta untuk menelaah seluruh usulan yang telah disampaikan dari tingkat kecamatan. Evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, prinsip keadilan pembangunan, serta keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
Selain itu, forum ini juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola yang bersih dan transparan. Setiap kebijakan yang dihasilkan harus sejalan dengan upaya pencegahan korupsi serta memenuhi indikator yang telah ditetapkan.
Melalui Pra Forum Perangkat Daerah, Pemkab Kukar berharap dapat menciptakan perencanaan pembangunan yang lebih matang, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
