Dana Tali Asih PHSS di Potong 10% Memang Disepakati, Tapi di Pertanyakan Transparansi Pembagiannya. Ryo, Bendahara Saja Tidak Tahu Rinciannya.

Muara Badak (12/4/2026) – Isu transparansi kembali mencuat di kalangan pejuang kerang darah di Muara Badak. Kali ini, sorotan datang dari Ryo, anak bendahara kelompok kerang darah, yang angkat bicara terkait pembagian dana pemotongan 10 persen dari tali asih perusahaan migas PHSS.

Dalam keterangannya, Ryo menegaskan bahwa seluruh pengurus kelompok kerang darah merupakan sosok-sosok yang telah berjuang bersama dan memiliki niat baik. Ia juga mengaku menjadi bagian dari perjuangan tersebut. Namun, menurutnya, persoalan transparansi tetap harus menjadi perhatian serius.

“Semua pengurus itu orang baik dan hebat. Saya juga bagian dari perjuangan ini. Terkait pemotongan dana 10 persen, memang sudah diketahui dan disepakati oleh para nelayan. Tapi yang jadi pertanyaan, rincian pembagiannya tidak diketahui secara terbuka,” ujarnya.

Ryo mengungkapkan, hingga saat ini hanya segelintir pengurus yang mengetahui secara detail alokasi dana tersebut, termasuk siapa saja penerima dan berapa nominal yang diberikan. Bahkan, ia menyebut bahwa mertuanya sendiri yang menjabat sebagai bendahara tidak mengetahui secara rinci aliran dana tersebut.

“Bendahara saja tidak tahu secara detail. Ini yang kemudian menimbulkan tanda tanya di kalangan nelayan,” tambahnya.

Ia juga menyinggung kemungkinan munculnya isu ini sebagai bentuk pengalihan perhatian. Namun demikian, Ryo menegaskan bahwa fokus utama nelayan tetap pada tanggung jawab perusahaan dalam memulihkan kondisi laut.

“Terlepas ini pengalihan isu atau bukan, yang paling penting PHSS harus serius melakukan pemulihan laut kami agar tude bisa kembali eksis di Muara Badak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ryo menyatakan dukungannya agar dana 10 persen tersebut dibuka secara transparan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam perjuangan. Menurutnya, gerakan nelayan selama ini bersifat kolektif, sehingga hasilnya pun harus dikelola secara terbuka, bukan secara individu.

“Saya setuju dana 10 persen itu harus dirincikan secara jelas. Perjuangan ini milik bersama, bukan perorangan,” pungkasnya.

Pernyataan ini menambah daftar suara dari masyarakat yang menginginkan keterbukaan dalam pengelolaan dana tali asih, sekaligus menjadi dorongan agar kepercayaan antar anggota tetap terjaga di tengah perjuangan panjang nelayan kerang darah di Muara Badak.