Muara Badak – Para petambak kerang dara Muara Badak kini menghadapi ujian berat. Mata pencaharian utama mereka, yaitu budidaya kerang dara, mengalami kematian massal yang diduga akibat pencemaran lingkungan dari aktivitas PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS). Kondisi ini membuat kehidupan mereka semakin sulit, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
M. Said, perwakilan masyarakat pembudidaya kerang dara di Muara Badak, menekankan bahwa perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut harus lebih peduli terhadap dampak sosial yang ditimbulkan.
“Jangan sampai perusahaan yang beroperasi di daerah kami menutup mata terhadap masyarakat yang terkena dampak, baik akibat pencemaran maupun faktor lainnya,” ujar Said.
Dalam upaya mencari solusi, perwakilan petambak telah melakukan mediasi dengan pihak PHSS pada 10 Januari 2025. Hasilnya, Pertamina meminta rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara untuk menentukan status kejadian ini sebagai bencana lingkungan. Dengan adanya rekomendasi tersebut, perusahaan dapat menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak.
Petambak Kerang Dara Muara Badak Menanti Kejelasan dan Tindak Lanjut dari Pemerintah
Meskipun mediasi telah dilakukan, petambak kerang dara Muara Badak masih menunggu hasil kajian dari dinas terkait, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kajian ini akan menjadi dasar untuk menentukan apakah kejadian ini termasuk dalam kategori bencana lingkungan atau bukan.
Jika dinyatakan sebagai bencana, Pemkab Kukar akan mengeluarkan rekomendasi resmi agar bantuan bisa segera diberikan. Namun, jika tidak, pemerintah perlu mencari jalur lain yang sesuai dengan regulasi agar para petambak bisa mendapatkan kompensasi atau bentuk kepedulian lainnya dari perusahaan.
Hingga saat ini, masyarakat masih berada dalam ketidakpastian. Sudah lebih dari dua pekan mereka menunggu kejelasan, sementara kebutuhan hidup terus mendesak.
“Kami sudah semakin terdesak. Tagihan menumpuk, kebutuhan sehari-hari semakin sulit dipenuhi, sementara usaha kami lumpuh total akibat kematian massal kerang dara,” keluh Said.
Desakan untuk Aksi Nyata
Kondisi ini juga mendapat perhatian dari DPRD Kukar. Anggota Komisi I DPRD Kukar, M. Hidayat, mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah nyata untuk membantu para petambak kerang dara Muara Badak. Menurutnya, keterlambatan dalam mengambil keputusan hanya akan memperburuk kondisi masyarakat.
“Pemerintah harus bertindak cepat. Jika memang ada indikasi pencemaran, maka harus ada tindakan konkret. Kematian massal kerang dara ini menunjukkan bahwa ekosistem sudah terganggu di luar batas wajar,” tegasnya.
Petambak kerang dara kini berharap agar pemerintah dan perusahaan segera menunjukkan kepedulian yang nyata. Mereka membutuhkan solusi konkret, bukan sekadar janji. Dengan adanya perhatian serius dari berbagai pihak, diharapkan kondisi ini bisa segera teratasi, dan kehidupan masyarakat Muara Badak bisa kembali stabil.
Sumber : www.korankaltim.com
